HEADLINE
Dark Mode
Large text article

Masyarakat Obi Selatan Geram, PLN ULP Laiwui Dinilai Lamban Pasang Meteran dan Biaya Pendaftaran Bervariasi

Klik untuk tambah keterangan

REDMOL INDONESIA ID Halsel – Kekecewaan masyarakat di Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, terhadap pelayanan PT PLN (Persero) ULP Laiwui semakin memuncak. Warga Desa Wayaloar menuding PLN tidak transparan terkait biaya pendaftaran meteran listrik yang bervariasi, ditambah dengan lambannya pemasangan meski biaya telah dibayarkan berbulan-bulan lalu.

Informasi yang dihimpun media ini, sejumlah warga mengaku membayar biaya pemasangan meteran dengan nominal yang berbeda-beda untuk daya yang sama, yakni 900 watt. Ada yang membayar Rp1.500.000 dan ada pula yang mencapai Rp1.800.000. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya ketidakadilan dalam pelayanan.

"Kami merasa bingung dan dirugikan. Ada yang bayar Rp1,5 juta, ada yang Rp1,8 juta. Padahal semua hanya untuk 900 watt. Lebih parah lagi, sampai sekarang sudah hampir lima bulan sejak kami bayar, meteran belum juga dipasang," keluh salah seorang warga.

Ketika dikonfirmasi, pihak PLN menyebut bahwa variasi biaya tersebut disebabkan oleh adanya saldo awal pulsa token yang berbeda. Untuk biaya Rp1.800.000, pelanggan mendapat saldo token Rp300.000, sementara pembayaran Rp1.500.000 hanya mendapat saldo token Rp12.000.

Meski demikian, alasan tersebut tidak meredakan kekecewaan masyarakat. Warga menilai PLN tetap tidak transparan karena tidak ada penjelasan resmi sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu, persoalan keterlambatan pemasangan tetap menjadi masalah utama.

"Kalau memang perbedaan biaya itu karena token awal, seharusnya sejak awal dijelaskan dengan baik. Kami tidak masalah soal token, yang kami tuntut sekarang adalah pemasangan meteran. Kami sudah bayar, tapi sampai berbulan-bulan tidak ada kejelasan," tegas seorang tokoh masyarakat Desa Wayaloar.

Masyarakat pun mendesak agar PLN ULP Laiwui segera menuntaskan kewajiban pemasangan meteran. Mereka menilai PLN sebagai perusahaan negara harus memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan tidak merugikan pelanggan.

"Kami berharap PLN tidak menyepelekan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Jika memang sudah dibayar, maka pemasangan harus segera dilakukan," ungkap warga lainnya.

Desakan warga ini menjadi peringatan keras bagi PLN ULP Laiwui agar segera memperbaiki sistem pelayanan, terutama terkait transparansi biaya pendaftaran dan kepastian waktu pemasangan. Masyarakat juga berharap ada pengawasan dari pihak berwenang agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.

"Kami hanya ingin listrik yang jelas dan adil. Tidak ada lagi biaya yang membingungkan, tidak ada lagi janji yang tidak ditepati," pungkas warga dengan nada kesal. Red 

Post a Comment
Close Ads
Floating Ad Space