Kabupaten Halmahera Selatan Selama Periode Tahun 2021-2023 Pungli Merajalela

Malut, RedMOL.id Praktik pungutan liar atau pungli yang merajalela di Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) selama periode tahun 2021-2023, yang melibatkan oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan, telah merusak tatanan pelayanan publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Selama dua tahun tersebut, oknum-oknum ini memanfaatkan posisi dan kapasitas mereka untuk memeras kepala desa pada saat pilkades dan memanipulasi proses pemerintahan serta proyek-proyek publik untuk keuntungan pribadi.

Pungli pada Pilkades dan dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan atau infrastruktur adalah beberapa contoh konkret di mana oknum-oknum tersebut menggunakan jabatan mereka untuk memanipulasi kebijakan publik demi keuntungan pribadi. Kolusi antara oknum-oknum ini membuat praktik pungli sulit untuk terungkap dan dihentikan. 

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dilindungi dan mendapat legitimasi ini telah merusak moralitas publik dan menimbulkan keraguan terhadap integritas institusi pemerintah. Meskipun demikian, korban-korban yang mengalami pungli akhirnya memberanikan diri untuk membuka informasi terkait praktik ini, meskipun ada keterlambatan dalam pengungkapan.

Dibukanya informasi mengenai praktik pungli ini memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap oknum-oknum yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memulihkan kepercayaan masyarakat. 

Perlindungan yang memadai bagi identitas korban yang memberikan informasi terkait praktik pungli, serta meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik dan memastikan akuntabilitas setiap orang menjadi kunci untuk mencegah terulangnya praktik pungli di masa depan.

Kita dapat memastikan bahwa praktik pungli tidak lagi mendapat tempat di dalam pelayanan publik. Mari bersama-sama kita membangun Halmahera Selatan yang lebih baik, di mana integritas dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintahan.