Strategi Besar Kemendagri 2025: Rp4,78 Triliun untuk Pembangunan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan
September 10, 2024
RedMOL.id,Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan total pagu anggaran untuk rencana kerja tahun 2025 sebesar Rp4,78 triliun. Anggaran ini dipaparkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Senin (9/9/2024).
Tomsi Tohir menyampaikan bahwa penetapan anggaran ini telah disetujui berdasarkan surat keputusan bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu). "Pagu anggaran dan rencana kerja Kemendagri tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,78 triliun," ujar Tomsi di hadapan para anggota dewan dan pejabat pemerintah yang hadir.
Menurut Tomsi, anggaran ini akan dialokasikan untuk sejumlah program utama, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan nasional. "Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program manajemen, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, memperkuat tata kelola kependudukan, serta melakukan pembinaan politik dan pemerintahan umum," jelasnya.
Rincian Anggaran dan Sumber Pendanaan
Anggaran sebesar Rp4,78 triliun ini akan didanai melalui beberapa sumber, antara lain:
- Pendapatan negara atau rupiah murni: Rp3,21 triliun.
- Pinjaman luar negeri: Rp1,51 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp48,35 miliar.
Tomsi menambahkan, pagu anggaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional. "Kami berharap anggaran ini dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Tomsi.
Fokus Kebijakan Kemendagri Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi juga mengungkapkan arah kebijakan Kemendagri untuk tahun 2025. "Tahun depan, kami akan berfokus pada pemantapan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, penegakan hukum, serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas)," ungkapnya.
Selain itu, Kemendagri akan memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah serta desa, serta memperkuat implementasi digitalisasi dalam pemerintahan daerah. “Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, melaksanakan reformasi birokrasi, dan memanfaatkan strategi kebijakan yang tepat guna," tambah Tomsi.
Antusiasme dan Dukungan dari Berbagai Pihak
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta sejumlah pejabat terkait lainnya, termasuk perwakilan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah disusun oleh Kemendagri.
Dalam penutupan pemaparannya, Tomsi Tohir menegaskan kembali komitmen Kemendagri untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. "Kami berharap, dengan adanya pagu anggaran ini, Kemendagri dapat terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan dekat dengan rakyat," tutupnya..[AZ]