Netti Herawati S. E, M. B. A Terpilih Jadi Ahli Kajian KUHAP 2025, Lengkapi Reformasi Peradilan Pidana Bersama Kementrian Hukum Republik Indonesia

Jakarta, 24 Januari 2026 , Redmol. IdNetti selaku Dewan Redaksi WartaGlobaL dengan pengalaman 29 tahun di jurnalisme investigatif, resmi ditunjuk sebagai Ahli Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 atau UU Nomor 20 Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI . Penunjukan ini memperkuat sinergi antara media dan pembuat kebijakan untuk sosialisasi reformasi peradilan pidana yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia . 

Netti, yang dikenal vokal soal kebebasan pers dan pengawasan pemerintah layak dilibatkan, serta akan berkontribusi analisis agar KUHAP baru diterapkan efektif oleh aparat dan masyarakat .

Sebagai jurnalis terukur

Netti tidak hanya mengedukasi publik melalui liputan akurat, tapi kini terlibat langsung dalam kajian kebijakan. "Media sebagai garda terdepan bangsa harus berani memberitakan kebenaran, dan kini saya berkontribusi dari dalam proses reformasi," ungkap Netti dalam wawancara sebelumnya, menekankan integritas jurnalistik sebagai pilar demokrasi . 

Kolaborasinya dengan Kemenkumham menargetkan pemahaman mendalam soal inovasi KUHAP 2025, termasuk mekanisme keadilan restoratif di semua tahap perkara .

Program Pendidikan Daring KUHAP 2025Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ambarsan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham gelar Program Pendidikan Pemahaman KUHAP 2025 pada 2-7 Maret 2026, diikuti ujian 9 Maret 2026 via Zoom . 

Program ini fasilitasi akses nasional, bahas perubahan prosedur penyidikan hingga praperadilan .

Materi utama mencakup:Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan pendekatan due process model 

.Batasan upaya paksa dan hak tersangka.Alat bukti elektronik untuk era digital.Kewenangan praperadilan hakim.Keadilan restoratif, termasuk pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan 

.Data Kekerasan: 36 Ribu Kasus Gender 2025KUHAP 2025 prioritaskan perlindungan perempuan dan anak, relevan dengan 36.148 kasus kekerasan berbasis gender sepanjang 2025 yang ditangani Bareskrim Polri, termasuk 353 kasus TPPO dengan 1.114 korban . 

Materi pendidikan soroti pembimbing kemasyarakatan untuk dukungan korban, atasi tingkat penyelesaian rendah hanya 12,8% . 

Ini janjikan sistem lebih humanis di tengah kritik soal kewenangan aparat yang berpotensi entrapment .

Reformasi KUHAP 2025, efektif 2 Januari 2026, harapkan tingkatkan literasi hukum dan efisiensi peradilan . 

Kehadiran Netti Herawati bukti jurnalisme dorong transparansi, ciptakan keadilan restoratif bagi semua