JAKARTA, RedMOL.id - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional, mulai dari pengendalian inflasi, aktivitas industri manufaktur, arus modal asing, hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan perkembangan positif. Inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Selain stabilitas harga, aktivitas sektor manufaktur juga menunjukkan peningkatan. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia naik dari 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Menurut Suahasil, peningkatan tersebut mencerminkan ekspektasi pelaku usaha terhadap kenaikan permintaan. Kondisi ini mendorong perusahaan mulai mempersiapkan peningkatan produksi melalui pembelian bahan baku dan kebutuhan industri.

Arus Modal Asing dan Kondisi APBN

Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas aliran modal asing yang masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Suahasil menyampaikan, kedua instrumen tersebut masih menarik minat investor. Meski demikian, pemerintah tetap mencermati perkembangan pasar keuangan dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pembiayaan negara.

Dari sisi APBN, realisasi pendapatan dan belanja hingga akhir Oktober dilaporkan masih berjalan sesuai rencana.

Namun, pekerjaan pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun anggaran tidak ringan. Negara masih harus mengumpulkan penerimaan lebih dari Rp600 triliun, sementara belanja yang perlu direalisasikan mencapai sekitar Rp990 triliun.

Prabowo Tekankan Belanja Harus Tepat Sasaran

Presiden Prabowo meminta percepatan penyerapan anggaran tidak menjadi alasan bagi kementerian dan lembaga untuk mengabaikan prinsip efisiensi.

Pemerintah tetap diperbolehkan mempercepat realisasi belanja menjelang akhir tahun, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti tata kelola yang baik dan menghasilkan keluaran sesuai target ketika anggaran diajukan.

Arahan tersebut menjadi perhatian karena besarnya anggaran yang harus direalisasikan dalam waktu relatif singkat membutuhkan pengawasan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat sesuai peruntukannya.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melakukan efisiensi pengeluaran.

Dengan demikian, tantangan pengelolaan APBN pada akhir 2026 bukan hanya mengejar angka realisasi, melainkan memastikan setiap anggaran dibelanjakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis : Isbat Usman

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden.